Pergantian dari tahun 2011 ke 2012 ternyata belum membawa harapan baru. Negeri ini masih dirundung masalah yang sama, ketimpangan sosial antara rakyat dan wakilnya di DPR serta birokrasi pemerintahan semakin menjarak. Wakil rakyat di DPR dan elite politik seakan hanya sibuk berhura-hura menghabiskan anggaran dari uang rakyat. Sedangkan rakyat masih terjebak dalam huru-hara, konflik horisontal akibat salah kelola pemerintah dalam pembangunan masyarakat.
Tahun 2011 telah sebulan berlalu, kini memasuki bulan kedua di tahun 2012. Tapi negeri ini kerap dirundung masalah yang sama. Masalah yang kerap membuat rakyat mengelus dada. Di tingkat elit, gaya hidup bermewah-mewahan, kebijakan yang tidak pro rakyat hingga upaya mengaburkan berbagai kasus-kasus korupsi masih menjadi keseharian. Di tingkat masyarakat akar rumput, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, semakin meningkat intensitasnya dan semakin mengerikan. Aparat penegak hukum tidak lagi berwibawa mengatasi kekerasan yang ada, bahkan terlibat dalam kekerasan yang sama.
Penghamburan Uang Rakyat
Pada catatan akhir tahun 2011, ditemukan kenyataan bahwa tahun 2011 adalah tahun pembajakan anggaran. Penghamburan uang rakyat dilakukan secara terang-terangan demi kepentingan sejumlah elite poltik dan birokrasi. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan.
Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indonesia (Fitra) Yuna Farhan dalam paparannya pada Catatan Akhir Tahun Fitra di Jakarta, Selasa (Metrotvnews.com, 27/12/2011).
“Pembajakan anggaran dapat dengan mudah dikonfirmasi lewat kasus-kasus yang melibatkan Kemenpora, Kemenakertrans, dan penetapan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Ida sebagai tersangka oleh KPK. Ini juga mengonfirmasikan Banggar DPR sebagai sumber praktik mafia anggaran,” jelasnya.