HURA-HURA dalam HURU HARA

Pergantian dari tahun 2011 ke 2012 ternyata belum membawa harapan baru. Negeri ini masih dirundung masalah yang sama, ketimpangan sosial antara rakyat dan wakilnya di DPR serta birokrasi pemerintahan semakin menjarak. Wakil rakyat di DPR dan elite politik seakan hanya sibuk berhura-hura menghabiskan anggaran dari uang rakyat. Sedangkan rakyat masih terjebak dalam huru-hara, konflik horisontal akibat salah kelola pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

Tahun 2011 telah sebulan berlalu, kini memasuki bulan kedua di tahun 2012. Tapi negeri ini kerap dirundung masalah yang sama. Masalah yang kerap membuat rakyat mengelus dada. Di tingkat elit, gaya hidup bermewah-mewahan, kebijakan yang tidak pro rakyat hingga upaya mengaburkan berbagai kasus-kasus korupsi masih menjadi keseharian. Di tingkat masyarakat akar rumput, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, semakin meningkat intensitasnya dan semakin mengerikan. Aparat penegak hukum tidak lagi berwibawa mengatasi kekerasan yang ada, bahkan terlibat dalam kekerasan yang sama.

Penghamburan Uang Rakyat

Pada catatan akhir tahun 2011, ditemukan kenyataan bahwa tahun 2011 adalah tahun pembajakan anggaran. Penghamburan uang rakyat dilakukan secara terang-terangan demi kepentingan sejumlah elite poltik dan birokrasi. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan.

Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indonesia (Fitra) Yuna Farhan dalam paparannya pada Catatan Akhir Tahun Fitra di Jakarta, Selasa (Metrotvnews.com, 27/12/2011).

“Pembajakan anggaran dapat dengan mudah dikonfirmasi lewat kasus-kasus yang melibatkan Kemenpora, Kemenakertrans, dan penetapan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Ida sebagai tersangka oleh KPK. Ini juga mengonfirmasikan Banggar DPR sebagai sumber praktik mafia anggaran,” jelasnya.

Indikator riil praktik pembajakan anggaran, kata Yuna, dapat dilihat dari sejumlah penggunaan anggaran pemerintah dan DPR yang tidak logis.

Misalnya belanja perjalanan para birokrat di DPR dan kementerian, usulan pembangunan gedung baru DPR, dan pembelian pesawat Presiden.

Catatan Fitra menyebutkan hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas meningkat triliunan rupiah. Pada RAPBN 2011, dana untuk perjalanan dinas dialokasikan Rp 20,9 triliun tapi pemerintah justru menetapkannya menjadi Rp 24,5 triliun.

Selain itu, audit BPK 2010 juga menyatakan adanya penyimpangan belanja perjalanan dinas di 35 kementerian/lembaga senilai Rp 73,5 miliar. Angka ini meningkat lagi menjadi Rp 89,5 miliar di 44 kementerian/lembaga dari hasil audit BPK semester I 2011.

Proyek-Proyek Mewah dan Hedonisme Wakil Rakyat

Belum usai kekecewaan masyarakat atas proyek-proyek mewah di DPR pada tahun 2011, kini di awal tahun 2012, rakyat kembali dibuat kecewa dengan munculnya proyek mewah wakil rakyat yang diekspose media. Untuk merenovasi ruang Banggar DPR saja, uang rakyat yang harus dihamburkan menghabiskan Rp 20 miliar.

Jika saat ini Anda memasuki ruang Banggar DPR, deretan kursi warna hitam sudah tampak tersusun rapi di atas karpet impor dari Timur Tengah yang menghampar di seantero ruang rapat Banggar DPR. Kursi-kursi yang diimpor dari Jerman itu terlihat masih ditutupi plastik. Hadirnya kursi-kursi impor itu seakan menambah kesan mewah.

Selain masih baru, kursi impor ini jadi menarik perhatian karena berbeda dari kursi yang selama ini ada di setiap ruang rapat DPR. Sebab selama ini di setiap ruang rapat DPR kursinya berbahan kayu yang dilapisi busa dan kain beludru. Sementara kursi di ruang Banggar DPR yang baru adalah kursi kantor yang rangkanya terbuat dari alumunium. Kursi joknya terbuat dari busa poliuretan mencakup dalam tiga-dimensi mesh kain spacer sutra.

Kursi-kursi yang nantinya dipakai para anggota Banggar DPR ibaratnya bak mobil Ferrari. Sangat berkelas dan nyaman digunakan. Kursi yang dipakai adalah kursi ID Concept yang diproduksi Vitra, perusahaan mebel asal Jerman. Kursi bertipe ID Concept, merupakan varian terbaru yang diproduksi Vitra yang diluncurkan di pasaran Asia pada pertengahan 2011. Adapun untuk ruang rapat Banggar DPR tipe yang dipasok adalah ID Trim, dan ID Trim L.

Sebelum kontroversi ruangan Banggar DPR, sebenarnya DPR sudah menuai banyak kecaman dan kemarahan saat akan membangun gedung baru dengan anggaran Rp 800 miliar. Rencana pembangunan gedung meski anggaran diturunkan itu akhirnya batal. Namun ternyata angka Rp 500 miliar tetap dihabiskan DPR untuk perawatan gedung DPR yang salah satunya untuk merenovasi ruang Banggar DPR.

“Dari kasus ini, DPR jelas sekali bohong, membual. Mereka tidak rela proyek itu batal,” kritik Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi. Aksi saling tuding antara Sekjen dan anggota DPR, menurut Uchok lantaran kedua belah pihak memang “ada main” dalam proyek-proyek di DPR. Ketika ketahuan mereka kemudian saling lempar batu dan cuci tangan. Apakah benar DPR ada main dalam proyek kontroversi itu? Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa tidak berani memberi kepastian. “Saya tidak tahu persis dan belum menerima laporannya,” kata Prakosa

Banyaknya proyek mewah yang memakan anggaran besar di DPR RI mengundang banyak kritikan. Anggota DPR dinilai sudah terjebak gaya hedonis yang gemar akan kemewahan.

“DPR sudah lari dari fungsi yang diamanatkan rakyat. Mereka sudah terjebak pada gaya hidup hedonis, tanpa memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyat,” tutur pengamat hukum Universitas Andalas, Feri Amsari (detik.com, 17/1).

Feri menambahkan, proyek-proyek yang memakan dana besar tersebut sebenarnya tidak diperlukan. DPR dinilai bukan lagi lembaga yang bekerja untuk rakyat, namun hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja.

“Sekarang ini, mereka sudah tidak lagi berbicara untuk kepentingan rakyat. Sehingga yang menjadi pertanyaan, mereka ini memperjuangkan kepentingan siapa?” tegasnya.

Feri juga menilai, adanya perbedaan pendapat dari para anggota dewan jangan dijadikan sebagai tolok ukur. Menurutnya, adanya perbedaan pendapat itu sendiri belum tentu merupakan pernyataan yang benar-benar demi kepentingan rakyat.

“Sejauh ini kita kan belum mengetahui apakah yang menolak atau mendukung itu benar-benar demi kepentingan rakyat. Bila memang yang menolak itu sungguh-sungguh, tentunya mereka harus membuktikan dalam tindakan nyata di lapangan tidak cuma cuap-cuap,” cetusnya.

Tabiat hedonis para elit politik dan birokrat negeri ini diyakini menjadi sebab kian derasnya arus budaya korupsi.  Jika ditelusuri lagi, budaya hedonis ini ternyata berawal dari ketidaksiapan mereka untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidak siap mengukir sejarah perubahan bangsa saat mereka menjadi pemimpin karena jebakan tabiat hedonis. Faktanya, rata-rata elit politik dan birokrat di negeri ini sebelumnya adalah para aktivis yang gencar berteriak mengkritisi sistem dan para pejabat yang tidak memihak rakyat, tapi ketika mereka berada dalam sistem mereka pun melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih parah lagi.

Pertanyaan kemudian, kenapa kesederhanaan para elit politik dan birokrat begitu penting dalam rangka mewujudkan perubahan di negeri ini? Marilah perhatikan sebagian besar kompleksitas persoalan bangsa ini. Misalnya, kasus korupsi yang begitu menggurita dan tersistem. Bukankah sebabnya adalah karena para pelaku korupsi itu tidak siap hidup dalam kesederhanaan? Mereka ingin cepat kaya. Ingin fasilitas yang mewah. Ingin serba  mudah. Ingin membeli apa saja yang mereka kehendaki. Mereka takut miskin. Efeknya, saat jabatan yang mereka miliki sejatinya tidak bisa memenuhi hasrat tersebut, maka timbullah berbagai kasus penipuan, manipulatif, nepotisme, pencurian(korupsi) dan sebagainya.

Dan ironisnya, saat itu berbagai pelanggaran tersebut pada akhirnya akan berusaha dijustifikasi sebagai kebenaran sehingga terjadilah pelanggaran berkelanjutan, seperti sogok-menyogok, suap-menyuap, pembusukan hukum, penipuan dan bahkan pembunuhan.

Mengutip perkataan Charles Demontesquie, suatu negara akan hancur ketika kekuasaan legislatif lebih brengsek dan semena-mena dibandingkan kekuasaan eksekutif. Jika dikorelasikan terhadap dinamika di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sikap legislatif kian hari kian arogan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat bahkan kekuasaannya semakin parah dibandingkan dengan eksekutif.

Mereka menggunakan kekuasaan atas penderitaan rakyat namun jauh dari persoalan kerakyatan. Padahal, DPR adalah sebuah institusi yang mewakili amanat rakyat. Namun apa daya, kekuasaannya yang dipertontonkan kepada rakyat yang memilihnya sungguh tak membuat rakyat menjadi sejahtera, melainkan rakyat kian sengsara.

Dari berbagai perilaku individual maupun institusional, sepertinya mereka telah kehilangan arah kompas yang mereka gunakan, sehingga di manapun arah yang ditunjukkan kompas tersebut selalu tidak tepat. Seharusnya, arah kompas tersebut mengarahkan DPR untuk mempergunakan jabatannya bagi kepentingan rakyat, tapi kian hari perilaku brengsek itu makin menjadi-jadi. Sungguh ironis bukan negeri ini yang mempunyai wakil rakyat semacam itu?

Frustasi Sosial, Huru-Hara!

Di hadapan realita warga negara yang didominasi oleh masyarakat menengah dan menengah ke bawah (miskin), sesungguhnya sosok-sosok elit dan birokrat yang tampil dalam kemewahan dan hedonisme membuat rakyat menjadi antipati dan muncul ketidakpercayaan.

Maraknya kasus korupsi yang tak tertangani, hukum yang hanya menjerat rakyat kecil, serta pemihakan aparat dan pejabat pada pengusaha tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat, benar-benar membuat rakyat frustasi. Tidak ada lagi tempat mengadu bagi rakyat ketika ada masalah yang perlu diselesaikan, karena bagi mereka sudah tidak ada lagi dari elemen negara yang bisa dipercaya menyelesaikan problem yang ada.

Maka tak heran apabila rakyat menyelesaikan sendiri masalahnya dengan cara-cara yang cenderung mengarah pada aksi-aksi kekerasan. Hampir di setiap daerah, seringkali masyarakat diprihatinkan saat melihat aksi-aksi kekerasan terjadi antar sesama anak bangsa. Persoalan utama terkadang karena kemiskinan yang semakin memprihatinkan.

Bagaimana tidak, di negeri yang melimpah dengan kekayaan alam tetapi masih saja masyarakatnya belum mendapatkan penghasilan layak apalagi kesejahteraan rumah tangga. Akan tetapi, di depannya perusahaan berdiri gagah di atas tanah mereka, dengan cukong dan aparat bersenjata serta kebijakan pemerintah yang buta akan masa depan rakyatnya. Ketimpangan sosial dan keserakahan begitu nyata sehingga memicu berbagai huru-hara.

Tragedi di Mesuji, Lampung tahun lalu; dan Bima serta di berbagai daerah lainnya yang masih membara hingga saat ini tentunya telah memperlihatkan bagaimana keserakahan dan salah kelola dari pemerintah yang berbuah amarah dari rakyat. Karena di manapun, keserakahan yang disertai kesewenang-wenangan sesungguhnya hanya akan melahirkan ketidakadilan dan dendam.

Fenomena maraknya kekerasan, menjadi citra negatif bagi negeri ini. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap hal ini dengan berupaya keras meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak secara merata. Pemerintah perlu turun tangan untuk membuat penyelesaian secara menyeluruh dengan skema kebijakan yang jelas. Dalam hal ini, rakyat harus dijadikan asset untuk dilindungi dan diberi hak untuk hidup dan mengembangkan ekonomi. Agenda besar dalam mewujudkan perubahan, secara khusus peradilan yang bersih dan pengentasan kemiskinan juga perlu direalisasikan secara optimal.

Pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap negeri ini harus bekerja dengan baik dan memperhatikan kepentingan bersama. Karena sesungguhnya banyaknya konflik yang terjadi, baik konflik vertikal maupun horisontal (antar sesama masyarakat) merupakan kegagalan kumulatif dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seandainya pemerintah, baik pusat maupun daerah, memang benar-benar memperhatikan hak rakyat mustahil semua itu akan terjadi.

Kegagalan ini patut disayangkan, mengapa di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya belum mendapatkan penghidupan layak.

Masyarakat juga harus bangkit untuk mewujudkan penghidupan bernegara yang lebih baik. Menentukan pemimpin yang bertanggung jawab merupakan tanggung jawab besar masyarakat. Di tengah hedonisme dan budaya kapital peneguhan pandirian dari menjauhi suap menjadi kunci mati agar korupsi dan pemerintah yang individualis lenyap di negeri ini. Dengan begitu, menjadi mungkin kemunculan pemerintah yang pro rakyat, memperhatikan hak rakyat dan kepentingan umum.

Butuh Pemimpin Yang Sederhana

Melihat realita warga Negara yang didominasi oleh masyarakat miskin, sesungguhnya bangsa ini membutuhkan sosok-sosok elit dan birokrat yang sederhana, tidak hedonis, namun penuh visi dan kewibawaan. Kesederhanaan sesungguhnya bukan berarti miskin. Sederhana adalah kehidupan yang bersahaja; tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Seorang pemimpin yang sederhana selalu siap mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompoknya demi kepentingan yang lebih besar, rakyat dan negerinya. Ia adalah seorang yang dermawan, lebih mencintai rakyatnya daripada sekedar kepentingan saudara atau kelompoknya. Ia rela berkorban. Ia juga tidak akan mengambil harta negara (yang merupakan kumpulan hasil keringat rakyat) untuk bersenang-senang. Ia mendengar curhat rakyatnya, bukan memaksa rakyat untuk mendengar curhatnya. Ia juga ikhlas melayani rakyat dan tidak berharap untuk dilayani. Karena sesungguhnya para pemimpin adalah wakil rakyat. Wakil rakyatlah yang harus melayani rakyatnya. Kehadirannya tidak membuat rakyat susah dan merana.

Perjalanannya di jalan-jalan tidak menyusahkan rakyatnya, tapi memberikan kebahagian dan kesejukan. Kehadirannya di tengah-tengah rakyat yang sedang nestapa tidak justru menghabiskan miliaran uang rakyatnya, tapi ia hadir untuk membantu rakyat. Ia memberikan solusi. Bukan menjadi masalah bagi rakyatnya. Maka mereka yang bermimpi melakukan perubahan harus mampu mengatur keluarga, sanak famili, kelompok atau komunitas mereka, selain tentu saja diri pribadi sendiri agar konsisten dalam kesederhanaan. Karena selain dari diri sendiri, godaan besar juga datang dari keluarga, saudara dan golongan. Seorang pemimpin diangkat bukan sekedar untuk mengurus keluarga atau partainya, tapi semua rakyatnya. Dalam sejarahnya, sifat sederhana ini tidak pernah merendahkan derajat seorang pemimpin. Tapi justru akan membesarkan namanya. Memberikan berbagai efek perubahan di negerinya. Karena seorang pemimpin yang korup, tentu tidak akan bisa melarang orang lain untuk tidak korup.

Pemimpin yang penipu, tidak akan memiliki niat jujur untuk mencegah orang lain dari melakukan penipuan. Apakah seorang Presiden, Gubernur, Bupati, wakil rakyat akan bisa melawan budaya korupsi jika dia sendiri, keluarga atau partainya justru sedang berhura-hura dengan kegiatan korupsi? Tentu korupsi tidak bisa diberantas oleh mereka yang tidak mampu hidup sederhana. Mereka tidak akan siap menyelesaikan persoalan-persoalan yang merugikan rakyatnya, kelompoknya.

Sebaliknya, pemimpin yang sederhana, tidak korup, maka mereka akan mungkin bermimpi untuk mencegah orang lain dari perilaku korupsi, penipuan dan sebagainya. [fms/dsb]

***

Hura-hura di DPR yang Kontroversial

1.   Perawatan Gedung DPR

Untuk 2012 ini anggarannya Rp 500 miliar. Sebelumnya dana yang diajukan mencapai Rp 800 miliar.

2.   Renovasi Ruang Rapat Anggota Banggar DPR

Renovasi ini memakan biaya Rp 20 miliar. Ruang rapat seluas 800 meter persegi, diisi barang-barang impor.

3.   Papan Selamat Datang DPR

Proyek pemasangan dua layar LED ini untuk mempublikasi wajah pimpinan DPR dan kegiatan DPR. Anggarannya Rp 4,8 miliar.

4.   Renovasi Tempat Parkir Motor

Sedang dibangun tempat parkir motor berlantai 2 yang mampu menampung 2.000 motor. Biayanya Rp 3 miliar

5.   Renovasi Toilet

Sebanyak 220 toilet di Gedung DPR RI akan diperbaiki dengan anggaran Rp 2 miliar.

6.   Pembuatan Kalender 2012

Kalender 13 halaman dan berisi foto kegiatan pimpinan DPR dicetak dengan biaya Rp 1,3 miliar.

7.   Pemberian Makan Rusa di DPR

Dana untuk memberi makan rusa ini mencapai Rp 598 juta.

8.   Pengadaan Pengharum Ruangan DPR

Pengadaan pengharum ruangan mencapai Rp 1,6 miliar.

9.   Pengadaan Vitamin dan Suplemen Anggota DPR

Sekjen DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 841 juta.